suarabanten.com - Portal Berita Merakyat|Tuesday, September 26, 2017
Suara Banten Home » Nasional » Tjahjo: Biaya Pilkada Serentak Membengkak

Tjahjo: Biaya Pilkada Serentak Membengkak 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Suarabanten.Com- Pembiayaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang nanti akan di adakan serentak seluruh indonesia dinilai tidak rasional sehingga terjadi pembengkakan anggaran yang melebihi target. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

“Prinsip pilkada serentak harusnya berjalan efektif, efisien, dan terbuka. Tetapi, kenyataannya justru ada pembengkakan pembiayaan atau anggaran yang melebihi target,” kata Mendagri melalui di Semarang, Sabtu (9/5) malam, seperti dikutip Antara.

Tjahjo mengemukakan hal itu menanggapi pertanyaan tentang masih adanya daerah yang belum menyiapkan anggaran untuk Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Tjahjo mengatakan bahwa pada prinsipnya untuk membiayai 269 pilkada, anggaran disediakan oleh masing-masing daerah , baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

“Soal dana pilkada serentak yang disiapkan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), prinsipnya anggaran tersedia siap dan cukup,” kata Tjahjo.

Kemendagri, kata Tjahjo, lantas minta konfirmasi kepada daerah, dan pemda menyatakan masih butuh waktu untuk tanda tangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Menurut Tjahjo, pemda harus melakukan verifikasi item-item pembiayaan tersebut mengingat terus bertambahnya kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), baik yang “regulated” (diatur) maupun yang sudah teralokasi.

Sejumlah usulan anggaran baru yang harus diverifikasi, adalah biaya kampanye, alat peraga, dan iklan cetak elektronik yang membengkak. Bahkan, menurut Tjahjo, anggaran tersebut hampir 40 persen dari total belanja pilkada.

“Namun, terkadang tidak rasional dalam penilaian daerah tertentu, misalnya KPUD mengajukan permintaan kendaraan bermotor,” kata mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu.

Menurut Mendagri, hal itulah yang memakan waktu sehingga pihaknya mengirim radiogram ke daerah agar pemda dapat mempercepat penandatanganan NPHD pada kesempatan pertama, mengingat tugas KPUD seperti pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) akan berakhir pada 18 Mei 2015. (Sayangi/ajr)

Add a Comment