suarabanten.com - Portal Berita Merakyat|Thursday, June 29, 2017
Suara Banten Home » Nasional » Rekaman RDG membuktikan Boediono Ikut Membantu Mengarahkan Bank Century

Rekaman RDG membuktikan Boediono Ikut Membantu Mengarahkan Bank Century 

wakil presiden republik indonesia Boediono

wakil presiden republik indonesia Boediono

JAKARTA, suarabanten.com- Dalam rekaman Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang diputar dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (9/5) semakin jelas bahwa Boediono selaku Gubenur Bank Indonesia (BI) sangat menginginkan pemberian bantuan ke Bank Century.

Rekaman yang memperdengarkan pembicaraan saat RDG tanggal 5 November, 13 November, 14 November, 16 November, dan 21 November 2008, memperlihatkan rencana penyelamatan Bank Century menggunakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

Padahal, yang diajukan oleh bank yang kini bernama Bank Mutiara tersebut adalah repo aset.

“Saya kira kita dibuat saja ceritanya landasannya Perppu (Peraturan Pengganti Undang-Undang). Nanti saya kira Pak Fuad kita bisa andalkan beliau. Dibuat yang lengkap. Jangan tidak nyambung,” berikut kata Boediono dalam RDG memberi arahan kepada Dewan Gubernur (DG) BI lainnya, sebagaimana dalam rekaman yang diputar dalam sidang, Jumat (9/5).

Kemudian, terdengar juga Boediono meminta memperinci terkait perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang ketentuan pemberian FPJP, yang intinya supaya Bank Century diberi bantuan.

“Saya pikir, kalau 4 persen (Capital Adequacy Ratio) dalam keadaan ini terlalu berat untuk bank apa pun nanti. Sekarang bisa di klopkan (disesuaikan) tidak syarat-syarat ini yang mungkin masuk akal. Ini satu-satunya kalau tidak ke LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) lebih ini lagi dampak sistemiknya,” kata Boediono dalam RDG.

Dalam rekaman yang diputar tersebut, Boediono juga terdengar meminta supaya Dewan Pengawasan Bank 1 harus kompak terkait keputusan pemberian FPJP ke Bank Century.

“Mulai dari laporan pengawas dan itu sebagai titik tolak. Kemudian dari pada termasuk dokumen yang kita bahas dengan Menkeu (Menteri Keuangan), dampak-dampak masuk dalam dokumen yang lengkap malam-malam itu. Dari pengawas kita harus nyambung ini. Jangan terpotong-potong karena akhirnya kita ambil kesimpulan untuk ambil FPJP,” kata Boediono dalam rekaman.

Bahkan, Boediono juga terdengar mengatakan dalam RDG telah bertemu dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk koordinasi masalah hukum. Serta, diakui bahwa ketika itu bertemu dengan Pimpinan KPK, Antasari Azhar.

Terkait kasus Century memang diduga kesalahan bermuara ke BI yang ketika pemberian FPJP dan meminta penetapan bank gagal berdampak sistemik dipimpin oleh Boediono.

Sebab, beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengatakan sesuai dakwaan jaksa, yaitu Bank Century memang bermasalah dan sesungguhnya tidak layak mendapatkan FPJP atau diselamatkan.

Sebut saja, saksi Zainal Abidin selaku mantan Direktur Pengawasan Bank 1 BI mengaku bahwa berdasarkan on site supervision tahun 2005, 2006, 2007 sampai 2008, Bank Century sudah bermasalah dan tidak layak diselamatkan. Bahkan, pengawasan merekomendasikan untuk ditutup.

Tetapi, menurutnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan hal yang berbeda, yaitu terus membahas upaya penyelamatan terhadap Bank Century.

“Dalam RDG saya sampaikan bahwa Bank Century seharusnya ditutup. Tetapi, bu Miranda (Deputi Gubernur Senior BI) mengatakan kepada saya, “Saudara itu apa sudah berpikir jika ada masalah likuiditas BI sudah memiliki SOP (standar operasi prosedur), sehingga saudara tidak bisa sampaikan ditutup seperti itu”,” papar Zainal.

Bahkan, dalam sidang juga terungkap bahwa ada upaya Dewan Gubernur (DG) BI untuk memaksakan pemberian bantuan kepada Bank Century, dengan mengubah peraturan.

Saksi Hakim Alamsyah, selaku mantan Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) BI dalam kesaksiannya mengakui adanya permintaan perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/26/PBI/2008 tentang FPJP yang mengatur untuk memperoleh FPJP bank harus memiliki Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 8% dan aset kredit yang dijadikan agunan lancar selama 12 bulan.

Tetapi, permintaan tersebut kerap ditolaknya. Walaupun akhirnya, secara tiba-tiba, pada tanggal 14 November 2008, DG memutuskan perubahan PBI, sehingga ketentuan mengenai CAR menjadi hanya positif dan tidak ada syarat agunan lancar selama 12 bulan.

Sedangkan, Boediono selaku Gubernur BI ketika itu disebut menyetujui pemberian FPJP ke Bank Century yang jumlahnya mencapai Rp 689 miliar.

Terkait permohonan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Boediono dalam dakwaan disebut mendesak supaya KSSK menetapkan Century ditetapkan bank gagal berdampak sistemik sehingga harus diambil alih oleh LPS dan diselamatkan.

Boediono disebut meminta agar memasukan kajian psikologis pasar untuk diserahkan ke KSSK sehingga Century ditetapkan berdampak sistemik.

Saksi Sri Mulyani selaku Menkeu, sekaligus Ketua KSSK, dari kesaksiannya secara tidak langsung juga melemparkan kesalahan kepada BI. Dengan, secara terang-terangan Sri Mulyani mengaku kecewa atas data yang diberikan BI terkait penetapan bank gagal berdampak sistemik.

Bahkan, Sri Mulyani mengaku bisa mati berdiri lantaran perubahan data dan angka penyelamatan yang diberikan oleh BI.

Wanita yang kini menjabat sebagai Managing Director World Bank tersebut, dalam kesaksiannya mengaku merasa tertekan atau ditekan untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dengan diberikan waktu hanya 4,5 jam oleh BI.

Hingga akhirnya, Sri Mulyani mengaku sempat meminta perhitungan ulang mengenai PMS. Padahal, pada saat itu, Bank Century sudah ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan LPS telah mengucurkan dana bailout (talangan) atau PMS mencapai Rp 4,9 triliun. (Wan/ SP)

 

 

 

Add a Comment