suarabanten.com - Portal Berita Merakyat|Sunday, October 22, 2017
Suara Banten Home » Nasional » Pemerintah Australia Enggan Meminta Maaf Soal Penyadapan

Pemerintah Australia Enggan Meminta Maaf Soal Penyadapan 

Penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

suarabanten.COM – Perdana Menteri Australia, Tony Abbott menolak meminta maaf kepada Indonesia terkait dugaan penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa (19/11/2013), PM Australia justru menegaskan bahwa hubungan dengan Indonesia tetap dekat dan kuat walau ada tuduhan kegiatan spionase yang memicu kemarahan Jakarta.

Abbott menolak untuk mengatakan apakah ia berencana menghubungi langsung SBY guna memberi penjelasan atau menyampaikan permintaan maaf. “Saya tidak akan mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mungkin dapat merusak persahabatan dan kerja sama yang kuat dengan Indonesia. Saya tidak akan mengatakan apa pun tentang masalah-masalah intelijen,” kata Abbott kepada wartawan. “Yang benar adalah kami punya hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Tentu saja, saat ini mungkin bukan hari terbaik dalam hubungan itu. Namun bagaimanapun, kami memiliki hubungan yang sangat baik dan kuat dengan Indonesia.”

Pemerintah Indonesia, Senin kemarin menarik duta besarnya dari Canberra sebagai tanggapan atas laporan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate (DSD), menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta istrinya dan sejumlah menteri Indonesia. Duta besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, Selasa pagi ini telah meninggalkan Canberra untuk kembali ke Jakarta. Pemerintah Indonesia “terkejut” dengan pengungkapan dalam sejumlah dokumen dibocorkan buronan intelijen AS, Edward Snowden, ke Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian The Guardian. Pemerintah berjanji untuk meninjau ulang semua kerja sama dengan Australia.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia melacak aktivitas SBY lewat ponselnya selama 15 hari pada Agustus 2009, ketika Kevin Rudd yang berasal dari Partai Buruh menjadi perdana menteri. Beberapa minggu sebelum penyadapan itu, ledakan kembar terjadi di dua hotel mewah di Jakarta, yaitu di Holel JW Marriott dan Ritz-Carlton, yang menewaskan tujuh orang, termasuk tiga warga Australia, dan dua pelaku bom bunuh diri.

Sementara itu, selain SBY, diduga ada sembilan orang lain di lingkaran dalam SBY yang turut disadap ponselnya pada saat itu. Mereka adalah Ani Yudhoyono, istri SBY; Wakil Presiden Boediono yang pekan lalu berada di Australia; mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla; Juru Bicara Urusan Luar Negeri Dino Pati Djalal; Menko Polkam Widodo AS; Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil; Menko Ekonomi Sri Mulyani; Mensesneg Hatta Rajasa; dan Juru Bicara Urusan Dalam Negeri Andi Mallarangeng.

SIKAP DPR

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Ramadhan Pohan menyarankan pemerintah untuk memutus hubungan persahabatan dengan Australia.

“Presiden itu simbol negara, soal keluar rasa nasionalisme kita satu bahasa. Maka kalau Australia tidak mau minta maaf saya kira tak usah bersahabat dengan negara Australia,” jelas Ramadhan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Namun, dia meminta semua pihak tidak emosional. Ramadhan berharap publik menunggu penjelasan dari Dubes RI untuk Australia yang sudah ditarik dari negeri Kanguru tersebut.

Bagi dia, penarikan Dubes RI untuk Australia saat ini merupakan teguran keras Indonesia terhadap Australia. “Penarikan Dubes itu keras sekali,” imbuhnya.

 

Add a Comment