suarabanten.com - Portal Berita Merakyat|Sunday, October 22, 2017
Suara Banten Home » Nasional » MK Batalkan Gugatan Undang Undang MD3

MK Batalkan Gugatan Undang Undang MD3 

MK

MK

SUARABANTEN.COM, Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Putusan dibacakan Ketua MK Hamdan Zoelva, di Gedung MK, Jakarta, Senin 29 September 2014.

“Memutuskan menolak para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Hamdan Zoelva.

MK menilai sebagaimana lazimnya sistem negara yang menganut asas presidensial dan multi partai, pemilu di Indonesia bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen. Sedangkan untuk memilih ketua DPR dan jabatan di parlemen, menjadi hak para anggota DPR terpilih.

Dengan aturan itu, jabatan di parlemen akan dipilih langsung oleh anggota DPR. Baik untuk pimpinan DPR, pimpinan komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan kerja sama antar-parlemen (BKSAP), mahkamah kehormatan dewan, dan badan urusan rumah tangga (BURT).

“Ini tidak bertentangan dengan UUD 1945,” ucap hakim MK Patrialis Akbar yang juga membacakan pertimbangan hukumnya.

Sebelumnya permohonan dengan nomor perkara 73/PUU-XII/2014 ini dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo, beserta empat orang perseorangan, yakni Dwi Ria Latifa, Junimart Girsang, Rahmani Yahya, dan Sigit Widiarto.

Pasal yang digugat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) ini terutama pasal 84 ayat 1 yang menyatakan bahwa pimpinan DPR terdiri atas 1 orang dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.

Selain itu, pasal lain yang digugat yaitu pasal 97, pasal 104, pasal 109, pasal 115, pasal 121, dan pasal 152 yang isinya tentang posisi perempuan untuk mengisi jabatan strategis di DPR, di antaranya, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT. (viva)

Add a Comment