suarabanten.com - Portal Berita Merakyat|Wednesday, June 28, 2017
Suara Banten Home » Nasional » KPK Menduga Dana Century di Garong Penguasa untuk Pilpres 2009

KPK Menduga Dana Century di Garong Penguasa untuk Pilpres 2009 

Abraham Samad

Abraham Samad

JAKARTA, suarabanten.COM- Mengerikan bahwa bailout Century digarong untuk pemilu/pilpres 2009. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan, ada indikasi bahwa kebijakan memberi dana talangan alias bail out Rp 6,7 trilliun untuk penyelamatan Bank Century “ditunggangi” kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009.

“Ada indikasi ke sana. Karena itu kita harus tutup rapat-rapat agar tidak terulang lagi,” kata Samad, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/12).

Kata Samad, walaupun KPK sudah melakukan penindakan maka pada akhirnya uang yang diselamatkan tak bisa signifikan atau tak sesuai dengan kerugian negara yang sudah terlanjur bocor. Hal itu, kata dia lagi, seperti yang terjadi pada kasus Century.

“Misalnya, Century 6,7 triliun. Kita sekarang lakukan penindakan, tapi nanti tidak akan kembali uang sebesar itu,” ucapnya.

Samad menyatakan, KPK sampai saat terus menelusuri kemungkinan dana talangan Century digunakan untuk kepentingan pemilu. Dalam prosesnya, pihaknya juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Samad belum berani memastikan pelakunya adalah partai tertentu. Tapi biasanya, modus-modus seperti ini dilakukan oleh pihak yang sedang berkuasa.

“Kejahatan-kejahatan begini hanya bisa dilakukan oleh para pemangku kebijakan, dan orang yang mempunyai kewenangan luar biasa,” demikian Samad

Sikap DPR RI yang tidak mau menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk perkara Bank Century mendapat kritik dari pakar tata negara Margarito Kamis.

Beberapa anggota DPR menolak penggunaan HMP karena takut blunder dan mengganggu proses hukum di KPK. Sebaliknya, doktor hukum tata negara asal Ternate ini, menegaskan bahwa pengajuan HMP tidak akan mengusik proses hukum yang berjalan di KPK. HMP justru mempercepat penanganan kasus Century lewat Mahkamah Konstitusi.

“Malah lebih bagus. Satu sisi KPK menangani criminal process, sedangkan Mahkamah Konstitusi menangani constitutional¬† process,” kata Margarito saat diwawancara Rakyat Merdeka Online, Kamis (5/12).

Kalau pengusutan kriminal dan pengusutan pelanggaran konstitusi itu berjalan berbarengan, ujar Margarito, maka efeknya akan lebih hebat.

Hal itu juga akan mempercepat kepastian nasib Wapres Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia saat kebijakan bail out dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal dilakukan.

“HMP itu diajukan ke MK dan MK memeriksanya sebagaimana pemeriksaan dalam peradilan. Pendapat-pendapat dari DPR itu akan disertai lampiran segala macam bukti. Itulah yang akan diperiksa MK,” jelasnya.

“Boediono pun bisa lakukan pembelaan di sana. Hakim MK bisa panggil orang-orang KPK yang sudah mengetahui perkara ini secara substansial,” urai peraih doktor hukum dari Universitas Indonesia ini.

Lagipula, menurut Margarito, constitutional process di MK akan berjalan lebih cepat dari proses hukum yang berjalan di KPK selama tiga tahun terakhir.

“Paling lama di MK enam bulan. Itu pun sudah lama benar. Jadi tidak ada masalah kalau mau layangkan HMP sekarang dan itu lebih bagus,” katanya.(Ari/rimanews)

Add a Comment