suarabanten.com - Portal Berita Merakyat|Thursday, June 29, 2017
Suara Banten Home » Headline » Ketua DPR RI Dilaporkan ke MKD

Ketua DPR RI Dilaporkan ke MKD 

Ketua DPR Ade Komarudin

Ketua DPR Ade Komarudin

Suarabanten.com- Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh anggota komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso atas dugaan pelanggaran kode etik.

Menurut Bowo, Ade dituding bertanggung jawab atas pemindahan mitra kerja Komisi VI ke Komisi XI. Mitra kerja komisi VI yang dipindah merupakan perusahaan-perusahaan BUMN.

Namun, Ketua Komisi XI Melchias Mekeng berpendapat lain. Laporan Komisi XI itu dinilai Mekeng tidak etis.

Berikut penjelasan Mekeng kepada Rimanews di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Kalau menurut saya laporan itu tidak etis dan tidak elegan, anggota DPR mengadukan anggota DPR yang lain. Itu mestinya orang luar yang mengadukan anggota DPR yang enggak benar. Enggak ada dasarnya laporan itu. Melaporkan sesama anggota dewan tidak ada dalam aturan. Kalau pekerjaannya adu mengadu,  nanti tiap anggota saling mengadu, lalu kerja MKD hanya itu.

Melchias Mekeng

Melchias Mekeng

Soal substansinya?

Kalau substansinya tidak ada yang dilanggar karena Komisi XI bermitra dengan Menteri Keuangan dan berhak mempertanyakan uang-uang di APBN ini untuk apa saja. Termasuk, kalau untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN, apa dasarnya mengasih PMN, kenapa di daerah dipotong begitu besar Rp133 triliun lalu dikasih ke PMN, apa dasarnya. Itu hak Komisi XI, tidak boleh dilarang panggil Menkeu. Kami tidak pernah memanggil BUMN, bahwa Menkeu bawa Menteri BUMN, silakan saja, kalau tak ada BUMN enggak kami pusingin juga. Komisi XI bekerja berdasarkan tupoksinya, berdasarkan UU MD3. Mitra kerja kita adalah Menkeu, Gubernur Bank Indonesia, Bapenas.

Berarti, tidak ada pemindahan mitra kerja?
Enggak ada pemindahan mitra kerja. Kami panggil Menteri Keuangan, bukan menteri BUMN. Terserah mau kemana uang itu diberikan, Kita enggak perlu komunikasi dengan Komisi VI, kita berjalan sesuai tupoksi.

Ada kesalahpahaman, pak?
Enggak ada, mereka (pelapor) saja yang mencari-cari. Merasa aneh saja. Saya sudah tiga periode di Komisi XI, urusan PMN sudah berulang-ulang dan Komisi XI terlibat, tapi kenapa sekarang dipertanyakan. Itu pertanyaan saya.

Apakah ada ‘main mata’ antara Komisi VI dengan BUMN?

Enggak tahu. Kita hanya menjalankan tugas negara dan kita hanya tanya kepada Menkeu dasar pemberian PMN. Memang kalau diberi dana kepada PMN, akan menghasilkan income yang lebih besar buat APBN, itu yang kita tanya.

Akom sempat melakukan rapat dengan BUMN?
Itu bukan rapat. Akom didatangi, mau bertemu, ya harus diterima. Mereka yang minta untuk ketemu Akom

Sebagai Ketua Komisi XI, apakah ada imbauan?

Enggak ada, kita jalankan tugas saja. Kita enggak ganggu tugas mereka (Komisi VI), mereka jangan ganggu tugas kita.

Apa motif pelaporan Akom?
Enggak tahu, tanya pada mereka, tanya pada rumput yang bergoyang. (rimanews)

Add a Comment