suarabanten.com - Portal Berita Merakyat|Friday, August 18, 2017
Suara Banten Home » Nasional » Dulu Menolak Sekarang Naikan BBM, Inilah Alasan PDIP

Dulu Menolak Sekarang Naikan BBM, Inilah Alasan PDIP 

Politisi PDIP

Politisi PDIP

Suarabanten.COM, Jakarta- Menyikapi kenaikan harga BBM bersubsidi ?yang diumumkan Presiden Joko Widodo tadi malam, perhatian masyarakat tertuju pada PDI Perjuangan. Partai yang menjadi oposisi 10 tahun ini dulu konsisten menolak kenaikan BBM, namun kini mendukung langkah pemerintah.

Salah satu bentuk penolakan PDIP? kala itu masih dapat diingat jelas dengan terbitnya ‘buku putih’ yang menjelaskan dengan rinci argumentasi BBM tidak perlu dinaikkan. Mulai dari membuat postur APBN tandingan, hingga lengkap dengan solusinya. Kenapa kini PDIP mendukung kenaikan BBM?

“Jadi begini, PDIP tidak pernah apriori menolak atau mendukung, artinya kalau mendukung argmentatif, menolak juga argumentasinya jelas. Itu sebabnya kami saat itu terbitkan buku putih,” kata politikus PDIP Prof Hendrawan Supratikno kepada detikcom, Selasa (18/11/2014).

Hendrawan menyatakan, sikap PDIP didasarkan pada data dan fakta yang terjadi.Jika saat ini PDIP mendukung kebijakan Presiden Jokowi, Hendrawan mengatakan partainya punya 3 pra kondisi.

Pertama, pemerintah secara serius meningkatkan efisiensi produksi dan produksi BBM. PDIP telah melihat pemerintah serius memberantas mafia migas yang membuat impor BBM mahal. Dibuktikan dengan membentuk tim reformasi tata kelola migas yang diketuai Faisal Basri.

Pra kondisi kedua, pemerintah serius dalam diversifikasi dan konversi sumber energi. Jadi ada bio diesel, PLTA dan lainnya. PDIP melihat ini memang belum dilakukan serius, tapi dibutuhkan waktu.

“Ketiga pra kondisinya program perlindungan sosial dan daya beli disiapkan dengan baik, karena kenaikan komoditas BBM akan memukul rakyat miskin dan rentan miskin yang diperkirakan 15,5 juta KK. Menurut data lain 81,5 juta,” papar pakar ekonomi PDIP itu
“Atas dasar itu prakondisinya pemerintah keluarkan KIS, KIP, KKS yang cakupan peserta dan manfaatnya lebih dari program sebelumnya,” imbuhnya.

Hendrawan juga mengamati kondisi APBN, penerimaan pajak yang tidak sesuai dan target utang luar negeri yang sudah menumpuk mengharuskan pemerintah mencari langkah agar keuangan negara tidak ambruk. Cicilan hutang dan bunga yang harus dibayar Indonesia sudah menggunung.

“Maka alternatif apa yang tersedia supaya APBN sehat, kemudian pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya tak terganggu. Itu sebabnya datang dengan pengalihan subsidi dari konsumtif ke produktif,” terang Hendrawan.

Singkatnya, kata Hendrawan, supaya negara tidak bangkrut karena 4 defisit, yaitu defisit APBN, defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, dan defisit pembayaran, maka BBM subsidi BBM perlu dikurangi.

Bahkan kata Hendrawan, sebetulnya bisa saja BBM itu dinaikkan di akhir masa jabatan SBY, namun urung dilakukan. Maka atas analisis di atas, PDIP menilai sudah tepat pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM.

“Itu sebabnya tugas kita bersama untuk mengawal program realokasi subsidi betul-betul berjalan efektif dan transparan. Jangan ada yang ditutupi,” ucap peraih Doktor dan master dari Eropa itu. (detik/zn)

Add a Comment